Beijing, Virenial – China memberikan ancaman keras terhadap para pendukung kemerdekaan Taiwan yang ekstrem.
China tetap memberikan tekanan ke Taiwan walaupun diketahui bahwa pengadilan China tidak berhak atau tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan.
Dilansir Reuters, China sampai dengan saat ini masih mengganggap Taiwan sebagai wilayahnya.
China bahkan tidak segan untuk memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap presiden Taiwan yang baru terpilih yaitu Lai Ching-te.
China menuduh Lai Ching-te seorang separatis yang telah memulai latihan perang sejak baru dilantik.
Taiwan belakangan ini sangat mengeluhkan sanksi perdagangan, patroli pantai dan juga tindakan militer yang dilakukan oleh China semenjak Lai Ching-te dilantik pada Januari.
Xinhua, Kantor berita yang dikelola pemerintah China, menyatakan bahwa China harus ‘menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah’.
Untuk pedoman ini sudah sejalan dengan undang-undang anti-suksesi tahun 2005 dan undang-undang yang sudah ada.
Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi pemerintah China untuk melakukan tindakan militer apabila ada atau tampaknya ada upaya memisahkan diri oleh Taiwan.
Pejabat Kementerian Keamanan Publik China, Sun Ping, mengatakan bahwa hukuman bagi separatis adalah maksimum hukuman mati.
“Pedang tajam penindakan hukum akan selalu menggantung tinggi,” ucap Sun Ping.
Dewan Urusan Daratan Taiwan menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki Yurisdiksi atas Taiwan dan menghimbau rakyat Taiwan untuk tetap tenang.
“Pemerintah Beijing sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan, dan apa yang disebut hukum dan norma komunis Tiongkok tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat kami. Pemerintah menghimbau masyarakat negara kami untuk merasa nyaman dan tidak diancam atau diintimidasi oleh Beijing. Partai Komunis Tiongkok,” katanya.
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, diketahui sudah berusaha untuk melakukan pertemuan dengan China namun kemudian ditolak.
Lai Ching-te juga menyatakan bahwa rakyat Taiwan sendiri yang akan menentukan masa depan mereka.
Sebelumnya China pernah memberikan tindakan hukum terhadap pejabat Taiwan dan menjatuhkan sanksi terhadap mantan duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, Hsiao Bi-khim.
Namun sanksi atau hukuman kepada pejabat Taiwan seperti itu hanya memiliki dampak kecil karena sejatinya pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di wilayah Taiwan.
