JAKARTA, virenial.com – Mahfud MD yang juga merupakan pakar hukum tata negara memberikan pendapatnya terkait langkah yang dilakukan oleh Purnawirawan Prajurit TNI yang megirimkan surat resmi ke DPR dan MPR RI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibrang Rakabuming.
Mahfud MD menilai hal tersebut adalah tindakan yang sah secara konstitusional serta mencerminkan etika berdemokrasi yang elegan, Ia menyampaikan hal itu dalam podcast pada Rabu, (11/6/2025).
“Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dengan kasak-kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi,” kata Mahfud dalam podcast pada kanal YouTube @Mahfud MD Official, Rabu (11/6/2025).
Ia juga mengatakan para purnawirawan TNI tidak harus selalu sejalan dengan institusi militer tempat mereka pernah bertugas, mereka tetap memiliki hak politik sebagai warga negara termasuk dalam menyampaikan aspirasi terkait jalannya pemerintahan.
“Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau mantra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini,” kata Mahfud.
Mahfud juga menambahkan, bahwa dalam urusan politik, purnawirawan bisa bersikap mandiri serta dapat bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap kondisi yang terjadi di negara.
“Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama, tetapi kalau menyangkut hal politik, mereka bisa berbuat sendiri. Dan itu sah,” Ujarnya.
Ia berpendapat cara penyampaian aspirasi oleh purnawirawan TNI dianggap lebih terbuka dan sehat dari pada melalui cara-cara provokatif di media sosial. Hal tesebut juga mencerminkan akan prinsip negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan juga usulan terhadap perubahan dari jabatan politik.
“Justru kita menegaskan bahwa negara kita negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan, itu dibuka di dalam demokrasi,” jelasnya.
