Jakarta, Virenial – Munculnya berbagai macam isu mengenai jumlah pos kementrian pada kabinet mentri Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari pemerintahan Presiden Jowo Widodo (Jokowi)-Wapres Ma’ruf Amin, pada akhirnya Presiden Jokowi sampai dengan sejumlah elite politik merespon akan isu tersebut.
Waketum Partai Gerindram Habiburokhman menganggap sangat wajar apabila nantinya kabinet Prabowo-Gobran membutuhkan keterlibatan banyak sekali pihak.
Dia juga menilai bahwasanya kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat baik untuk menjawab mengenai kedepannya.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,” kata Habiburokhman kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada hari senin (6/5).
“Wajar kali kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” imbuhya.
Habiburokhman menepiskan pandangannya apabila penambahan pos mentri untuk mengakomodasikan dukungan politik, dia sudah menyerahkan ke Prabowo ihwal wacara penambahan pos kementrian tersebut.
“Masuk dan masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konsitusi itu ada di Pak Pwaboro, sebagai president elected,” sambungnya.
Disisi yang lain, Habiburakhman mengaku bahwasanya dirinya menerima masukkan adanya masalah di beberapa kementrian pada saat ini, dia juga menyinggungkan Kementrian Hukum dan HAL (Kemkumham) dan juga Kementrian Lingkungan Hidup dan Ketutahan (KLHK).
“Coba di Kumham ya, itu ada fungs-fungsi kedirjenan yang berbeda sari sama lain secara ekstream sebetulnya. AHU (Adminitrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenatnya itu kan agak-agak kurang menyambung. Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus,” lanjutnya.
“Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi,” kata Habiburokhman.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwasanya harus menyempurnakan kembali permasalahan yang sudah terjadi di sejumlah kementrian, maka menurutnya, konsekuensi dari hal tersebut harus ada pengembangan dan juga lembaga.
Wapres terpilih Gibran Rakabuming sudah menyebutkan rencana tersebut masih dalam pembahasan, dia mengaku bahwasanya salah satu kementrian yang sempat dibahas yaitu kementrian yang menangani makan siang gratis, hanya saja, Gibran meminta untuk lebih sabar dalam menunggu terlebih dahulu untuk kementrian tersebut.
“Itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok dulu, tungga aja ya. Kemarin sempat dibahas itu (kementrian untuk makan siang gratis). Tapi tunggu dulu ya,” kata Gibran yang dilansir oleh detikJateng pada hari selasa (7/5/2024).
Mengenai usegensi kementrian makan siang gratis, Gibran sudah menyebukan karena ada beberapa faktor, aslah satunya dikarenakan anggaran yang besar sehingga membutuhkan pemantauan yang tidak mudah.
“Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distibusinya juga tidak mudah, logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah,” ucapnya.
PAN Menilai Semangatnya Bukan Bagi-Bagi
PAN menyakini bahwasanya wacana penambahan mentri itu bertujuan untuk menghadapi tantangan dari RI ke depannya, dimana Waketum PAN Yandri Susanto sudah menyerahkan kepada Prabowo mengenai postur kabinet ke depannya.
“Pasti langkah yang diambil Pak Prabowo demi bangsa dan negara. Dalam menghadapi persoalan dunia yang tidak menentu, persoalan dalam negeri juga banyak, maka memang perlu kebersamaan,” katanya kepada wartawan pada hari senin (6/5/2024).
“KAlau memang nanti akan ada penambahan jumlah mentri saya yakin semangatnya bukan untuk bagi-bagi tapi ingin menjawab tantangan tadi bersama-sama,” imbuhnya.
Menurutnya, Prabowo memahami kebutuhan di pemerintahannya kelak, dimana Yandri sudah memastikan bahwasanya PAN siap apabila diajak untuk berdiskusi mengenai hal tersebut.
“Dan prinsipnya memang kalau PAN itu menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menyusun postur kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ke depan. Jadi karena Pak Prabowo tahu persis, kemudian bagaimana menjawab semua tantangan, apa yang diperlukan,” kata Yandri.
Respon Jokowi dan Ma’ruf Amin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turut memberikan respon mengenai isu tersebut, dimana Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Terpilih 2025-2029.
“Kabinet yang akan dayang ditanyakan dong ke presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih,” kata Jokowi kepada wartawan di Tapos, Depok, Jawa Barat pada hari selasa (7/5/2024), Jokowi sudah menjawab pertanyaan perihal perlakuan penambahan kementrian.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan bahwasanya jumlah kementrian pada saat ini dalam bentuk yang ideal.
Ma’ruf mengatakan bahwasanya 34 kementrian dalam pemerintahannya pada saat ini sudah melewati masa kajian, menurut Ma’uf jumlah tersebut pada saat ini sudah terbilang cukup.
“Tentu saja sekarang ini kan 34 bentuk ideal,” ujar Ma’ruf di Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta pada hari Selasa (7/5/2024).
Walaupun demikian, Ma’ruf juga menyebutkan bahwasanya tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya jumlah kementrian tersebut bisa bertambah, dia juga menilai bahwasanya hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
“Tapi bisa saja lebih dari pada itu kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu,” tuturnya.
Anies dan Ganjar Mengatakan Seperti Ini
Anie Baswedan menyebutkan bahwasanya selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) maka tidak akan ada larangan, menurutnya kewenangan Presiden terpilih yang mempunyai hal prerogatif selama di koridor undang-undang.
“Satu, semua diatur dengan udang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak akan ada larangan,” kata Anies kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada hari Selasa (7/5/2024).
Anies juga mengaku bahwasanya tidak ingin terlibat dalam menanggapi baik atau buruknya mengenai hal tersebut.
“Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai aturan undang-undang,” tuturnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo juga menyebutkan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, dimana Gajar juga menilai bahwasanya pembahan pos kementrian akan cenderung dianggap ‘bagi-bagi kue’.
“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di sekteriat Barikade 98 pada hari Selasa (7/5/2024).
“Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tempatnya tidak di situ. saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan,” sambung dia.
Dimana, pak Ganjar pun sudah dengan tegas dalam mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan. Katanya, upaya itu dilakukan agar kontrol kepada pemerintah yang memimpin.
“Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik,” cetusnya.
JK sebut Perlu Mengubah Undang-Undang Dulu
Jusuf Kala (JK) mengatakan bahwasanya apabila jumlah kementrian ditambah maka undang-undang perlu diubah, dimana JK mengatakan banyaknya kementrian pada pemerintahan tergantung pada program kabinet yang dijalankan, selain itu JK juga menyebutkan pernag ada kabinet 100 menteri namun hal tersebut tidak berjalan baik.
“Ya tentu harus diubah dulu Undang-Undang Kementrian Lembaga, karena itu 34. Ya harus diubah dulu,” kata JK di Grand Sahid Jaya, JL Jenderal Sudirman, Jakarta pada hari Selasa (7/5/2024).
Komentar dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini mengatakan bahwasanya Indonesianya merupakan negara kesatuan, sehingga menurutnya sudah sangar wajar apabila mempunyai jumlah menteri yang lebih banyak.
“Saya kira ini kan negara kesatuan, jadi memang akan lebih besar menterinya dibandingkan federal. Amerika faderal mentrinya cuman 14,” ujar JK.
Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7330132/kementerian-era-prabowo-bertambah-mereka-angkat-bicara/2
