Jakarta, Virenial – Gerindra membalas Mantan Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo yang dimana sudah menyinggung akomodasi politik mengenai isu jumlah sebelumnya, dimana Gerindra menegaskan perihal kementrian itu adalah hak dari pemenang pilpres.
Pada sebelumnya sudah muncul juga isu mengenai jumlah kementrian di dalam Kabinet Prabowo nantinya akan bertambah, Ganjar juga mengkritisi mengenai isu tersebut, dimana Ia menilai bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang.
Sebelumnya sudah muncul juga isu mengenai jumlah kementrian di dalam kabinet Prabowo nantinya akan bertambah, Ganjar juga mengrisi isu tersebut, yang mana Ia menilai itu tidak sesuai dengan undang-undang.
“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalu lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di sekteriat Barikde 98 pada hari Selasa (7/5/2024).
“Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompk-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti sangat bijaksana bisa menentukan,” sambung dia.
Ganjar juga berpendapat, bahwasanya penambahan jumlah pos kementrian akan cenderung dianggap ‘bagi-bagi kue’, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat perjuangan.
“Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue politik akomodasi hasilnya tidak sesuai dengan spirt perjuangan kita dan akan dituliskan dalam undang-undang,” ungkapnya.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengan itu sendiri, pos kementrian seharusnya diisi oleh seorang ahli. “Makanya yang paling bafus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa mereson perubahan global yang sekarang turbulance building,” ucap dia.
Dikarenakan hal itulah, Ganjar mengambil tegas dalam mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan, dimana katanya upaya tersebut dilakukan supaya terdapat kontrol kepada pemerintahan yang memimpin.
“Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik,” cetusnya.
Gerindra Menekankan Hak Pemenang
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan balik mengenai apakah politik Akomodasi sebagai hal yang salah, dimana menurutnya, mengakomodasi pihak yang sudah berjuang dalam pemenang pilpres bukanlah hal persoalan.
“Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? Gitu loh,” ucap Dasco di Talvia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada hari Kamis (9/5/2024).
Dasco juga menyebutkan bahwasanya hal itu sepenuhnya merupakan hak pihak yang memenangkan Pilpres 2025.
“Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga nggak pusing,” katanya.
Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman juga menggap sangat wajar apabila nantinya kabinet Prabowo-Gibran membutuhkan keterlibatan banyak pihak, Ia menilai bahwasanya kabinet gemuk demi kenergaraan merupakan hal yang baik untu k menjawab tantangan ke depan.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tangan kita besar, target-target kita besar,” kata Habiburokhman kepada wartawan pada kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada hari Senin (6/5).
“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” imbuhnya.
Habiburokhman juga menepis pandangan mengenai apabila penambahan pos mentri untuk mengakomodasi dukungan politik, Ia menyarahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian tersebut.
“Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jjumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president alected,” sambungnya.
Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7333310/ganjar-singgung-politik-akomodasi-dibalas-dasco-gerindra-hak-pemenang/1
